Berita Terbaru
Loading...

Terbaru

03 September 2014
Bandiklat Sulut Gelar Rakor Pembinaan Kediklatan

Bandiklat Sulut Gelar Rakor Pembinaan Kediklatan

Selasa, 02 September 2014. Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi terutama dalam bidang kediklatan, Badan Diklat Provinsi Sulut menggelar rapat koordinasi pembinaan program kediklatan Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut di gelar Selasa (2/9) bertempat di Hotel Gran Puri Manado mengambil tema sinergitas penyusunan program dan anggaran pengembangan SDM aparatur kemendagri dan pemda, dibuka oleh Kaban Diklat DR Dr.h F Rotinsulu.

Dalam sambutannya, Rotinsulu mengatakan kegiatan ini dilaksanakan guna menyiapkan apratur yang kompeten dalam melaksanakan setiap fungsi kerja pada bidang masing-masing. Salah satu langkah yang disiapkan untuk meningkatkan SDM ialah dengan melaksanakan rakor pembinaan kediklatan.
“Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang baik perlu diadakan koordinasi antara pemerintah pusat maupun daerah, melalui kegiatan rakor ini diharapkan bisa tercipta koordinasi yang baik sehingga tercipta sinergitas yang baik antara sesama aparatur pemerintah di daerah.

Untuk peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari seluruh Kepala Balai Diklat, kepala BKDD, pejabat, widyaiswara dan staf Bandiklat Sulut. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan pelantikan pengurus Ikatan Widya Iswara Indonesia (IWI) periode 2014-2017. Dengan ketua Ir Jefferson PH Waha, Map, wakil Drs Arie Wawointana, Mas. Sekretaris Ir M Pandensolang
Tgl: Baca Selengkapnya >>
15 Juli 2014
30 Pejabat Eselon IV Ikut Diklat PIM IV

30 Pejabat Eselon IV Ikut Diklat PIM IV

Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai salah satu unsur aparatur negara mempunyai peranan yang strategis dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu setiap aparatur perlu mendapatkan pembinaan dan pelatihan khusus dalam menjalankan management birokrasi.

Pelatihan tersebut didapatkan dengan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan tingkat IV kepada pejabat struktural Eselon IV yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Sulut. Diklat PIM IV dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulut selama kurang lebih tiga bulan dibuka oleh Kepala Bandiklat Pemprov Sulut DR. Drh. F Rotinsulu, Selasa (15/7) bertempat di Aula Bandiklat.
Dalam Sambutannya Rotinsulu menyatakan Diklat ini dilaksanakan sebagai media proses belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
PNS yang menduduki jabatan struktural memiliki peran dalam pembentukan pemerintahan, kompetensi terealisasi dari sikap dan perilaku bermoral dan beretika baik, karena pejabat eselon IV memiliki peran dalam pembentukan dan perencanaan kegiatan organisasi, untuk itu pejabat eselon IV harus mengikuti pelatihan managerial yang baik yang bisa di dapat dalam diklat PIM IV ini.
Rotinsulu berharap melalui Diklat PIM IV ini dapat terwujud Karakter, Konsep, Komitmen, Kompetensi dan konektivitas yang terbangun dengan baik guna menuju tata kelola pemerintahan yang efisien guna mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sekretaris Bandiklat Sulut DR. Flora Krisen, SH. MH, dalam laporannya mengatakan Diklat PIM IV ini bertujuan untuk membina sosok PNS dalam jabatan struktural eselon IV. Sebanyak 30 pejabat eselon IV lingkup Pemprov Sulut, turut ambil bagian dalam mengikuti pendidikan tersebut, pendidikan dimulai 15 Juli dan direncanakan akan berakhir pada 6 November 2014 nanti. Para peserta akan medapatkan pengajaran dari Sekretaris Daaerah dan pejabat Pemprov Sulut, Widayaiswara dan fasilitator Bandiklat Pemprov Sulut. (DR Jemmy Kumendong, Msi Kabag Humas Selaku Jubir Pemprov)
Tgl: Baca Selengkapnya >>
01 Juli 2014
40 Pejabat Pemprov Ikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

40 Pejabat Pemprov Ikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

Sebanyak 40  pejabat pengadaan barang dan jasa SKPD Pemprov Sulut di godok selama satu minggu, untuk mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2014. Kegiatan tersebut telah dibuka secara resmi oleh Sekprov Sulut Ir. Siswa R Mokodongan, di Badan Diklat Provinsi Sulut, Senin (30/06) kemarin.

Mokodongan mengatakan, menyikapi tuntutan, perkembangan dan dinamika yang menghadang di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, maka pemerintah telah melakukan kebijakan dan penyempurnaan dengan mengeluarkan Perpres RI No. 70 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien  dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakukan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Selain itu telah dibentuk lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian nasional pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

“Berbagai regulasi ini tentunya tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan SDA itu sendiri sebagai pengelola dan motor utama penggerak roda pemerintahan khususnya dibidang pengadaan barang dan jasa,” jelas Mokodongan.

Mokodongan berharap, melalui diklat teknis semacam ini peserta akan dapat memberikan nilai tambah dan wawasan sekaligus meningkatkan kapasitas diri menjadi aparatur pemerintah yang berkompeten dan handal dalam proses  pengadaan barang dan jasa pemerintah kedepan.


Sementara itu, Kabid Diklat Teknis dan Fungsional Badan Diklat Provisnsi Sulut Olga Saisab S.Sos melaporkan, tujuan diklat adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk memahami prinsip pengendalian dan pengawasan serta proses pengadaan barang/jasa pemerintah, serta untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa
Tgl: Baca Selengkapnya >>
30 Mei 2014
Diklat Prajabatan Angkatan III bagi CPNS Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dibuka

Diklat Prajabatan Angkatan III bagi CPNS Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dibuka

Diklat Prajabatan Golongan I dan II Angkatan III serta Golongan III resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sulut, DR. Djouhari Kansil, M.Pd, pada jumat, 30 Mei 2014. Dalam pelaksanaannya kali ini diikuti oleh 101 peserta yang terdiri dari 65 peserta untuk golongan I dan II dan 36 peserta untuk Golongan III yang berasal dari beberapa SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.


Melalui Diklat Prajabatan ini peserta dituntut untuk dapat membentuk sikap, mental, maupun kepribadian yang berdedikasi dan profesional sejalan dengan penegasan Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil, M.Pd dalam sambutannya yang menyatakan bahwa pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bertujuan untuk membentuk sikap mental Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang loyal, disiplin, berdedikasi dan profesional serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 
Tgl: Baca Selengkapnya >>
26 Mei 2014
Konferensi I Ikatan Widyaiswara Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Konferensi I Ikatan Widyaiswara Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Logo IWI
Konferensi I Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan dilaksanakan di Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 jam 09.30 Wita s.d selesai.

Acara tersebut akan dibuka oleh Kepala Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara serta dihadiri oleh Sekretaris IWI Pusat.

Dalam konferensi ini akan dipilih serta disusun kepengurusan IWI Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode 2014 - 2017.
Tgl: Baca Selengkapnya >>
Langganan: Postingan (Atom)